Terobosan KDM Soal Jalan Nasional, Prof Sutan Nasomal Minta Presiden Perintahkan Sinergi Pusat dan Daerah
KOTA BANDUNG. Iwoipemalang.id
– Permasalahan infrastruktur jalan di Indonesia selama ini masih terikat pada pembagian kewenangan berdasarkan status jalan. Jalan nasional dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), jalan provinsi oleh Dinas PU Provinsi, jalan kabupaten/kota oleh Dinas PU setempat, sementara jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang sering kali dibantu swadaya masyarakat dan partisipasi pengusaha.
Namun pada praktiknya, khususnya untuk jalan nasional yang berada di jantung kota atau di wilayah perbatasan antardaerah, kondisi jalan kerap terabaikan. Padahal, jalan-jalan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, bahkan tidak jarang kerusakan jalan memicu kecelakaan lalu lintas.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang mengusulkan agar sebagian jalan nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Langkah Gubernur KDM ini sudah sangat tepat. Jalan nasional yang berada di pusat kota atau kawasan strategis selama ini sering terlambat penanganannya karena terbentur kewenangan. Saya sangat berharap Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dapat memerintahkan Menteri PU untuk bersinergi dengan para gubernur di seluruh Indonesia agar jalan-jalan nasional yang vital ke depan bisa terpelihara dengan baik,” ujar Prof Sutan Nasomal saat dimintai tanggapannya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pihaknya kerap tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan nasional meski kerusakannya terlihat jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Jabar mengusulkan agar pengelolaan beberapa ruas jalan nasional, khususnya yang berada di kawasan ibu kota provinsi serta pusat kabupaten/kota, dapat dialihkan ke pemerintah daerah.
“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Pada 2026 ini kami akan lakukan rekonstruksi menggunakan dana APBD Provinsi. Nantinya akan ada MoU dengan Kementerian PU,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Meski rencana tersebut berpotensi menambah beban anggaran pemerintah daerah, KDM menegaskan hal itu tidak menjadi persoalan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain di Kota Bandung, Pemprov Jabar juga berencana melakukan perbaikan pada ruas jalan Pantura Jawa Barat yang selama ini banyak mengalami kerusakan, bergelombang, dan berlubang akibat minimnya perbaikan karena statusnya sebagai jalan nasional.
Langkah tersebut kembali mendapat dukungan penuh dari Prof Dr Sutan Nasomal. Menurutnya, terobosan yang dilakukan KDM sudah semestinya menjadi contoh bagi para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
“Debut KDM ini harus diikuti oleh kepala daerah lain. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban hanya karena persoalan kewenangan. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci,” tegas Prof Sutan Nasomal saat memberikan keterangan kepada para pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Prof Dr Sutan Nasomal SH MH dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, serta pimpinan Pondok Pesantren ASS SAQWA PLUS.
Red/iwoipemalang.id