Prof Dr Sutan Nasomal Minta Presiden Prabowo Evaluasi Kebijakan Ekspor–Impor di Tengah Gejolak Perang Global
Jakarta. Iwoipemalang.id
– Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan ekspor dan impor Indonesia, khususnya terkait biaya pengiriman dan pajak perdagangan internasional di tengah meningkatnya ketegangan perang di berbagai belahan dunia.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan langkah yang baik untuk menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan di tengah ketidakpastian global. Namun, ia menilai masih ada persoalan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait biaya ekspor dan impor yang dinilai masih cukup tinggi bagi para pelaku usaha di dalam negeri.
“Kerja sama internasional tentu sangat baik untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat situasi perang di luar negeri. Namun biaya ekspor dan impor jangan sampai membebani pengusaha Indonesia, sementara dari luar justru bisa lebih murah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi geopolitik global yang memanas dalam beberapa hari terakhir, yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Konflik bersenjata di beberapa kawasan disebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan sekaligus memicu ketidakpastian dalam aktivitas perdagangan internasional.
Prof. Sutan Nasomal menilai dampak tersebut mulai dirasakan para pelaku usaha di Indonesia, termasuk pengusaha besar maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aktivitas perdagangan internasional mengalami hambatan karena sejumlah jalur distribusi terganggu akibat situasi perang.
Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang semakin menguat juga memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Pada 8 Maret 2026, nilai tukar dolar AS tercatat berada di kisaran Rp16.939 per dolar AS, yang turut mempengaruhi biaya impor serta operasional bisnis.
“Kondisi global yang tidak stabil membuat banyak pengusaha Indonesia terpaksa menahan kegiatan bisnisnya. Bahkan beberapa perusahaan di kawasan Timur Tengah dan Eropa sudah mulai mengurangi aktivitas operasionalnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya logistik pengiriman barang melalui jalur laut maupun udara yang semakin mahal akibat situasi geopolitik tersebut. Kondisi ini dinilai dapat memperlambat perputaran perdagangan internasional yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.
Dalam kesempatan itu, Prof. Sutan Nasomal juga meminta pemerintah agar lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Menurutnya, sejumlah negara tetangga justru menurunkan tarif pajak guna menjaga stabilitas industri dan perdagangan.
“Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang meringankan beban pengusaha dan UMKM agar roda ekonomi tetap bergerak. Jika tidak, perdagangan internasional kita bisa mengalami stagnasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar negeri, seperti energi gas, bahan bakar minyak (BBM), obat-obatan, serta peralatan medis.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki stabilitas ekonomi kuat agar rantai pasok kebutuhan strategis masyarakat tetap terjaga.
Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memantau secara langsung perkembangan harga kebutuhan di pasar yang mulai mengalami kenaikan.
“Pemerintah harus hadir dari tingkat bawah hingga pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kegiatan usaha di masyarakat bisa kembali sehat dan perekonomian nasional tetap bergairah,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH – Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.